Moranews Medan — Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif biasa, melainkan indikasi adanya masalah serius dalam tata kelola program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Kasus ini sekaligus menguatkan berbagai kritik yang selama ini muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan Program MBG. Ketika dugaan korupsi menyeret pimpinan tertinggi lembaga pelaksana, maka proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tingkat pusat semata.
Ketua BPC GMKI Medan 26-28 , Samuel Simatupang, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus memperluas penyidikan hingga ke tingkat regional untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan pihak-pihak lain dalam rantai pelaksanaan program.
“Jika dugaan korupsi terjadi pada level pimpinan nasional, maka sangat wajar apabila aparat penegak hukum menelusuri pelaksanaan program hingga ke daerah. Publik berhak mengetahui apakah persoalan yang terjadi hanya berada di pusat atau terdapat mata rantai lain yang perlu diungkap.”
Dalam konteks Sumatera Utara, pihaknya secara khusus meminta Kejaksaan Agung memeriksa Kepala BGN Regional Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mengungkap fakta secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut penting mengingat posisi Kepala Regional merupakan perpanjangan tangan BGN dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan program di wilayah kerja.
Permintaan pemeriksaan ini bukanlah bentuk tuduhan terhadap individu tertentu. Namun dalam perkara yang telah menyeret pimpinan tertinggi lembaga, langkah pemeriksaan terhadap pejabat struktural di tingkat regional merupakan tindakan yang wajar dan diperlukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program dapat ditelusuri secara transparan.
“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada aktor-aktor di Jakarta. Jika memang tidak ditemukan keterlibatan, maka pemeriksaan akan menjadi bentuk klarifikasi yang baik bagi pejabat daerah. Namun apabila ditemukan fakta lain, maka penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.”
Pihaknya menilai bahwa kasus ini juga membuktikan klaim efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah perlu dievaluasi secara kritis. Efisiensi tidak dapat hanya diukur dari pengurangan anggaran atau pembatasan belanja pada sektor lain, sementara di saat yang sama muncul dugaan penyimpangan dalam program yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar.
Lebih jauh, dugaan korupsi dalam Program MBG bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara. Dana yang dikelola berasal dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Samuel menyampaikan beberapa rekomendasi:
1. Mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis tanpa tebang pilih.
2. Memperluas penyidikan hingga ke tingkat regional untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program diperiksa secara menyeluruh.
3. Memeriksa Kepala BGN Regional Sumatera Utara guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
4. Melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
5. Membuka penggunaan anggaran Program MBG secara transparan dan berkala kepada publik.
Kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan.
“Jangan biarkan Program Makan Bergizi Gratis berubah menjadi Program Korupsi Bergizi. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki peran dalam rantai pelaksanaan program, termasuk di tingkat regional.” (Red)
